Pendamping PKH Sucinaraja Garut Klarifikasi Dugaan Sunat Bantuan PKH dan Pegang Kartu KKS Milik KPM

Garut, Terasjabar.id - Pengaduan terkait dugaan Pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terjadi di Desa Sukaratu, Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut mencuat. beredar informasi keluhan dari salahsatu agen terkait dugaan pemotongan dana PKH oleh pendamping di Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja.

Ia mengatakan bahwa ada warga KPM yang dalam kartu ATM saldonya sebesar 225 ribu, namun yang diterimanya hanya 100 ribu tanpa disertai struk, sisanya dipotong oleh pendamping, katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa ada salahsatu rumah milik jompo bernama Nining yang sudah di cap label penerima bantuan PKH. Namun, sampai saat ini yang bersangkutan tidak menerima bantuan sosial tersebut, dikarenakan kartu KKS nya dipegang oleh pendamping.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Nurul Apryani selaku pendamping PKH Desa Sukaratu, didampingi Ketua Koordinator PKH Kecamatan Sucinaraja M. Rahmat, menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dana PKH.

Ia menjelaskan, tidak ada pemotongan dari 225 ribu menjadi 100 ribu.

"Tidak ada, pastinya itu informasi tidak benar. Pendamping sendiri, setiap pencairan, mau pencairan dimanapun harus menyertakan struk dan didokumentasi berupa foto KPM sambil memegang yang cairkan. Kalau misalkan tanpa struk, gak mungkin kita memerintahkan ke KPM, sedangkan kita sendiri sebagai pendamping yang menfasilitasi gak ngasih struk sesuai peraturan".,tegas Nurul kepada awak media, Jum'at, (30/7).

Ia juga mengklarifikasi terkait informasi kartu KKS milik jompo dipegang olehnya selaku pendamping.

"Perihal kartu KKS yang jompo itu bukan kartunya dipegang pendamping, tetapi memang yang bersangkutan belum terdaftar atau terjadwal di bank Mandiri, dan KKS yang BNI nya pun dia (KPM Jompo) pegang sendiri. hanya saja setelah adanya migrasi dari BNI ke Mandiri, yang bersangkutan belum terjadwalkan di bank Mandiri nya."jelas Nurul.

Sebelumnya kata Nurul, pihaknya (Pendamping PKH) mengintruksikan ke KPM untuk memegang kartu KKS sendiri sebagai bukti kehadiran ketika Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2). Awal mula saat pendamping melihat ada KPM yang tidak memegang KKS, saat dikonfirmasi ke KPM tersebut, ternyata KKS nya ada di agen. Setelah itu pendamping pun langsung mengintruksikan KKS harus diambil. Maka KPM berbondong-bondong ke agen untuk membawa KKS nya sendiri. Tuturnya.

Nurul juga mengatakan bahwa terkait label yang dipasang di rumah jompo atas nama Nining tersebut dalam peraturannya sebelum migrasi ke Bank Mandiri, rumah yang terdata sebagai KPM. memang harus diberi label penerima bantuan PKH, karena ia sudah menjadi KPM" ,Pungkasnya. (Adis Cahyana/Terasjabar.id)